Yudi Latif: Haluan Negara Mengandung Prinsip-prinsip Direktif

Jakarta – Cendekiawan Aliansi Kebangsaan Yudi Latif menuturkan bahwa haluan negara itu harus mengandung prinsip-prinsip direktif. Menurut Yudi, ini yang membedakan antara haluan negara yang biasa disebut GBHN dengan Pancasila yang mengandung prinsip-prinsip filosofis dan konstitusi yang mengandung prinsip-prinsip normatif. “Nilai-nilai filosofis Pancasila bersifat abstrak. Pasal-pasal konstitusi juga kebanyakan mengandung norma-norma besar yang tidak memberikan arahan bagaimana cara melembagakan. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman dasar yang berisikan arahan dasar atau directive principles tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi itu ke dalam pranata publik,” ujar Yudi di sela-sela acara diskusi bertajuk “Pembukaan UUD 1945 sebagai Rujukan dan Tolak Ukur Kehidupan Berbangsa dan bernegara” di Senayan Room, Residence 2, Komplek Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/8). Hadir juga sejumlah tokoh sebagai narasumber, seperti Franz Magnis Suseno, Taufik Abdulah, KH. Hasyim Muzadi, H. Hajriyanto Y. Thohari, dan Pontjo Sutowo. Haluan negara ini, kata Yudi, dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan secara terpimpin dan terencana. Sebagai prinsip direktif, menurutnya, haluan negara itu juga harus menjadi pedoman dalam pembuatan perundang-undangan. “Karena itu, kedudukan haluan negara harus berada di atas undang-undang,” tandas dia. Lebih lanjut, Yudi mengatakan bahwa haluan negara itu mengandung dua tuntutan, yakni haluan yang bersifat ideologis dan haluan yang bersifat strategis-teknokratis. Haluan yang bersifat ideologis, kata dia, berisi prinsip-prinsip fundamental sebagai kaidah penuntun dalam menjabarkan falsafah negara dan pasal-pasal konstitusi ke dalam berbagai perundang-undangan dan kebijakan pembangunan di segala bidang dan lapisan. “Sementara haluan yang bersifat strategis-teknokratis berisi pola perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu, terpimpin dalam jangka panjang, secara bertahap dan berkesinambungan,” terang dia. Dalam rangka menghidup kembali GBHN tersebut, kata Yudi, tidaklah berarti bahwa format dan isi haluan negara tersebut harus sama dan sebangun dengan GBHN versi terdahulu. Menurut dia, bisa dengan cara memadukan warisan-warisan positif dari berbagai rezim pemerintah selama ini, baik Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi. “Karena itu, MPR perlu membentuk semacam dewan perancang, yang anggotanya tidak saja mewakili unsur-unsur lembaga negara, melainkan melibatkan pribadi-pribadi berkompeten dari berbagai organisasi kemasyarakatan, dunia akademik, dan dunia usaha dalam menyusun dan memadukan prinsip-prinsip direktif yang akan menjadi GBHN,” imbuh Yudi. Yustinus Paat/JAS BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu