Anggota FPG Diminta Taati Keputusan DPP Golkar

Jakarta – Politisi Partai Golkar, Firman Subagyo, meminta semua anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) untuk taat dan patuh terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Pasalnya, fraksi merupakan perpanjangan tangan partai di parlemen. Hal tersebut disampaikan Firman Subagyo dalam rangka menanggapi usulan DPP Golkar untuk menempatkan kembali Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, sebagai Ketua DPR untuk menggantikan posisi yang saat ini dtempati oleh Ade Komarudin (Akom). “Kan sudah ada penjelasan partai bahwa penempatan pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan itu kewenangan pimpinan partai dan fraksi adalah kepanjangan tangan dari partai. Karena itu, semua anggota fraksi harus tunduk dan taat pada keputusan DPP Partai,” ujar Firman di Jakarta, Jumat (25/11). Firman menilai, penempatan kembali Setya Novanto untuk mengembalikan wibawa partai. Pasalnya, dengan adanya putusan MK bahwa rekaman elektronik tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah, maka Setya Novanto dibebaskan dari persoalan hukum. “Ini sudah ada putusan MK terkait uji materi UU ITE terkait bukti rekaman itu. Makanya, Setya Novanto pantas jadi Ketua DPR, kan sudah tidak ada persoalan,” ungkap dia. Diketahui, dalam uji materi Undang-undang (UU) Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, berikut ketentuannya yang bisa dijadikan alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan penegak hukum, MK memutuskan, tidak semua pihak dapat melakukan penyadapan. Karena itu, bukti rekaman penyadapan yang dilakukan mantan Dirut Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin terhadap percakapan yang dilakukannya bersama Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid tahun lalu, dan dijadikan alat bukti di persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dianggap tidak sah. Terkait putusan MK tersebut, pada 27 September 2016, MKD memutuskan untuk memulihkan nama baik Setya Novanto, dan menyatakan bahwa proses persidangan MKD yang lalu, tidak memenuhi syarat hukum untuk memberikan putusan etik karena alat bukti rekaman elektronik sebagai alat bukti utama dalam proses persidangan MKD adalah tidak sah. Yustinus Paat/FER BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu