ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ini Penyebab Permohonan Akta Kematian di Boyolali Minim

Administrasi kependudukan yakni pembuatan akta kematian di Boyolali minim. Solopos.com, BOYOLALI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) punya pekerjaan berat memenuhi target hingga tahun 2020, di mana setiap daerah harus mampu memenuhi angka 70% pembuatan akta kematian dari total warga meninggal dunia. Saat ini, kepemilikan akta kematian warga Boyolali masih sangat minim. Pada tahun 2014, misalnya, cetak akta kematian tercatat hanya 0,23% dari total warga yang meninggal selama kurun waktu sepuluh tahun sebanyak 58.491 orang. “Masyarakat masih merasa belum butuh akta kematian,” kata Kepala Disdukcapil Boyolali, Agus Santoso, kepada solopos.com , Rabu (9/11/2016). Menurut dia, warga yang membuat akta kematian memiliki tujuan khusus, misalnya untuk mengurus warisan, ingin menikah lagi setelah ditinggal mati pasangannya, atau mengurus klaim asuransi. “Mereka yang tidak ada kepentingan dengan itu enggan mengurus akta kematian,” beber dia. Minimnya kesadaran warga membuatkan akta kematian bagi kerabatnya yang sudah meninggal dunia, kata dia, diperkirakan karena pemanfaatan akta kematian yang belum banyak dan belum luas. Kondisi tersebut jauh berbeda dengan akta kelahiran yang saat ini mempunyai fungsi sangat penting terutama untuk urusan pendidikan. Ke depan, Disdukcapil akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pembuatan akta kematian itu juga sangat penting terutama untuk terus memperbaiki data kependudukan. Disdukcapil juga memastikan permohonan akta kematian tidak dipungut biaya. “Harapannya data kependudukan bisa tervalidasi secara otomatis dengan permohonan akta kematian. Validasi secara otomatis sangat penting apalagi Boyolali sedang menuju proyek besar, smart city,” kata Agus. Beberapa desa yang mulai melakukan pembuatan akta kematian secara kolektif antara lain Desa Ketitang Kecamatan Nogosari dan Tanduk Kecamatan Ampel “Kami berharap 263 desa lainnya melakan hal yang sama,” ungkap dia. Pembuatan akta kematian adalah amanat dari UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Bahkan pemerintah pusat punya target hingga tahun 2020 mendatang, setiap daerah harus mampu memenuhi angka 70% pembuatan akta kematian dari total warga yang meninggal dunia. lowongan kerja lowongan kerja Perusahaan distributor Simas & Bimoli, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Sumber: Solopos