Kasus Suap Pajak PT EKP, KPK Periksa Pemeriksa Pajak

Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa seorang Pemeriksa Pajak Madya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jakarta Khusus bernama Harun Al Rasyid, Senin (5/12). Harun bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Pemeriksaan ini dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas bos PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair yang telah berstatus tersangka. “Yang bersangkutan (Harun) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RRN (Rajesh Rajamohanan Nair)” kata Plaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi. Selain Harun tim penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa Suwardi yang merupakan sopir Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Kementerian Keuangan, Handang Soekarno. Seperti halnya Harun, pemeriksaan terhadap Suwardi ga dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas Rajesh. Diketahui KPK menangkap Handang dan Rajesh usai bertransaksi suap pada Senin (21/11) malam. Dari tangan Handang, tim satgas KPK menyita uang sebesar USD 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar. Diduga, uang tersebut merupakan pemberian pertama dari yang disepakati sebesar Rp 6 miliar. Uang suap ini diberikan kepada Handang untuk mengurus sejumlah persoalan pajak yang dihadapi PT E.K Prima Ekspor Indonesia. Salah satunya, terkait surat tagihan pajak (STP) PT E.K Prima sebesar Rp 78 miliar. PT E.K Prima Ekspor Indonesia merupakan anak perusahaan dari Lulu Group International yang berkantor pusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Rajesh juga menjabat sebagai salah satu direksi di Lulu Group yang usahanya bergerak di bidang retail. Setelah diperiksa secara intensif, Handang ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan disangka melanggar Pasal 12 ‎huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara Rajesh ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 ‎sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Fana Suparman/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu