Menkumham Beda Perlakukan Konflik Golkar dengan PPP, Ini Alasannya!

Rimanews – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly akhirnya memutuskan tidak akan mengesahkan kubu Aburizal Bakrie (Ical) ataupun Agung Laksono dalam polemik dualisme kepengurusan Golkar. Langkah ini jauh berbeda ketika Menkumham menghadapi sengketa konflik PPP yang langsung mensahkan kepengurusan kubu Romahurmuziy. Ditanya mengapa Menkumham membedakan perlakuan penyelesaian Golkar dengan PPP, Yasonna tidak menjawab dengan tegas. Namun, dia sedikit memberi petunjuk kenapa ada beda perlakuan dalam menyingkapi konflik Golkar dengan PPP. Baca Juga Sidang Ahok dipindah, pengunjung tetap dibatasi Bukan main bom, Djarot cerita Islam di Indonesia Foto penampakan keretakan tiang jembatan tol Purbaleunyi KM100 Mantan anggota DPR dari PDIP itu hanya mengungkit waktu pengajuan kedua kubu Golkar menyerahkan pelaporan di waktu yang sama, berbeda dengan kasus PPP. “Ini case yang sangat berbeda. Bayangkan, dua kepengurusan menyerahkan pada hari yg sama,” kata Yasonna di Gedung kemenkumham, Jakarta, Selasa (16/12). Atas dasar itu, Yasonna akhirnya mengembalikan laporan kubu Munas Bali dan Munas Ancol untuk diselesaikan di Mahkamah Partai Golkar. Menkumham menilai sesuai UU Parpol pasal 24 dalam perselisihan kepengurusan dan pengesahan tidak bisa diputuskan Kemenkumham saat ini. “Demi kebesaraan partai Golkar supaya Golkar menyelesaikan terlebih dahulu di internal kepengurusan partai Golkar. Kami mengembalikan persoalan ke internal partai. Kami percaya dua kubu adalah bersaudara yang kenal dekat dan membangun Golkar. Kami percaya bisa menyelesaikannya,” tandas Yasonna. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Kisruh Golkar , politik , Nasional

Sumber: RimaNews